Eks Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto menyebut sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo terlibat bisnis tes PCR. Menurutnya, para menteri itu terafiliasi dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), penyedia jasa tes Covid-19.
Edy menyebut perusahaan itu didirkan oleh sejumlah perusahaan besar. Menurutnya, Luhut terlibat lewat PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA).
Selain itu, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir. Edy mengaitkan Erick dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Perusahaan itu dipimpin oleh saudara Erick, Boy Thohir.
Menanggapi juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, membantah tudingan dari mantan Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto.
Dia beralasan sang atasan dalam hal ini Luhut hanya mendorong pihak swasta yang hendak membantu penanganan pandemi.
“Tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga tes PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat,” kata Jodi mengutip dari CNNIndonesia.com, Senin (1/11).
Jodi menjelaskan ada sejumlah pengusaha yang berniat membantu penanganan pandemi pada awal 2020. Para pengusaha tersebut mengajak Luhut mendirikan PT GSI yang berfokus melayani tes Covid-19.
GSI didirikan sebagai solusi atas sulitnya tes Covid-19 di awal pabdemi. Sejumlah pengusaha besar patungan untuk membuat PT GSI. Kantor pertama PT GSI pun sumbangan dari salah seorang pengusaha.
Jodi menyampaikan PT GSI tidak pernah membagikan deviden, termasuk untuk Luhut. Keuntungan digunakan untuk menggelar tes Covid-19 gratis secara massal.
“GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham. Sesuai namanya, GSI ini Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial,”ujar Jodi.
Lebih lanjut, Jodi meluruskan soal alasan pemerintah mewajibkan tes PCR dalam perjalanan. Ia berkata aturan itu dibuat untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 di tengah peningkatan mobilitas masyarakat.
“Perlu disadari bahwa kebijakan test PCR untuk pesawat ini memang diberlakukan untuk mengantisipasi Nataru ya. Data dari kami menunjukkan tingkat mobilitas, di Bali misalnya, sudah sama dengan Nataru tahun lalu,” ucapnya.
