Beredar kabar ada dua orang siswa di Tapanuli Utara (Taput) dipaksa turun kelas. Direktur LBH Sekolah Jakarta, Roder Nababan menyebut hal itu terjadi karena orang tua kedua siswa itu tak memilih suami kepala sekolah menjadi kepala desa setempat.
Dua orang siswa yang dipaksa turun kelas itu berinisial R (12) dan W (10). Keduanya siswa kelas VI dan IV salah satu sekolah di Kecamatan Parmonangan.
“R dan W mengalami intimidasi hingga dipaksa turun kelas diduga hanya karena kedua orangtuanya tidak ingin memilih suami sang kepala sekolah di Pilkades mendatang. Tadinya R sudah duduk dibangku kelas VI harus rela duduk di kelas II, demikian juga W dari kelas IV ke kelas II,” kata Roder Nababan, Direktur LBH Sekolah Jakarta, melansir Antara, Senin (15/11).
Keduanya juga kerap mengalami intimidasi dari sang Kasek berinisial JS hingga menerima ancaman untuk pindah sekolah setelah ayah R dan W diketahui mendukung calon kepala desa lain.
“Kebetulan, selain sebagai Kasek, si oknum juga menjadi pelaksana tugas kepala desa. Mungkin dia kesal saat mengetahui jika suaminya yang nyalon jadi kepala desa tidak didukung orangtua muridnya,” katanya.
Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Unit I Polda Sumatera Utara atas tindak pidana pengancaman terhadap anak sesuai Undang-undang nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
“Harapan kita, persoalan ini segera diatensi aparat hukum demi keadilan. Sebab, menurut penuturan korban dan keluarganya, kedua anak ini telah mengalami trauma mendalam setelah menjadi korban penyalahgunaan jabatan sang Kasek hingga harus rela duduk di bangku kelas II selama satu bulan seminggu terakhir,” terangnya.
Kepala Dinas Pendidikan Taput, Bontor Hutasoit mengatakan, perihal peristiwa ini sudah disikapi pihaknya dengan menghadirkan langsung oknum kepala sekolah tersebut.
“Dalam keterangannya, kepala sekolah membantah hal itu. Ledua anak tersebut didudukkan di bangku kelas II adalah karena kedua siswa belum fasih dalam membaca. Itu jawabannya,” katanya.
Seorang kepala sekolah juga tidak dimungkinkan untuk melakukan hal tersebut, apalagi menurun kelas peserta didik dari kelas VI menjadi kelas II atau dari kelas IV menjadi kelas II.
Terkait status Kasek JS sebagai jajarannya yang juga menjabat selaku Plt Kepala Desa, kata Bontor, hal tersebut memang dibenarkan oleh aturan yang ada.
“Sesuai Peraturan Bupati, memang ketika ada jabatan, semisal jabatan kepala desa yang kosong diisi oleh penjabat yang bersumber dari PNS yang ada di wilayah itu demi pelayanan masyarakat,” tukasnya.
