Buntut pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang mempersilakan perusahaannya diaudit terkait dugaan bisnis PCR, Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial membentuk auditor rakyat.
Terkait hal itu Mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan politikus Partai Gerindra Ferry Juliantono turut merespons pernyataan Luhut Binsar Panjaitan. Novel dan Ferry tergabung dalam Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial.
“Silakan Pak Luhut tanpa mengeluarkan uang sepeserpun akan kami sediakan kantor akuntan publiknya,” kata Ferry dilansir dari nasionaltempo.co, Senin (29/11).
Selain membentuk auditor rakyat, Ferry mengatakan, pihaknya juga membentuk posko pengaduan yang akan menerima pengaduan masyarakat maupun bukti-bukti kwitansi maupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan PCR.
Ferry menjelaskan, sejak awal pihaknya menduga terjadi praktik kolusi dan nepotisme yang menjadi kunci dari masalah bisnis PCR yang melibatkan dua menteri Presiden Jokowi.
“Bahwa sebagai seorang pejabat, seharusnya yang bersangkutan dalam hal ini Pak Luhut dan Erick Thohir, tidak membentuk sebuah perusahaan baru untuk mengadakan PCR ini,” jelas Ferry.
Seharusnya kata Ferry, pengadaan PCR diserahkan kepada perusahaan BUMN. Untuk mengurai simpul masalah terkait pengadaan PCR, Ferry berpendapat perlu ada audit yang dilakukan langsung oleh unsur masyarakat.
Dengan begitu, Ferry meyakini masyarakat akan segera mendapat kepastian apakah benar Luhut dan Erick Thohir terlibat bisnis PCR atau tidak.
“Pak Luhut untuk segera dalam waktu yang singkat silakan Pak Luhut sampaikan ke kami, kapan kami bisa segera melakukan audit terhadap perusahaan Pak Luhut tersebut,” pungkas Ferry.
Sebelumnya Luhut menyatakan siap diaudit untuk membuktikan dirinya tidak menerima keuntungan dari PT Genomik Solidaritas Indonesia.
PT GSI merupakan perusahaan penyedia jasa tes PCR. Perusahaan Luhut diduga memiliki sejumlah saham di PT GSI.
