Wakil Ketua DPRD Banjarnegara Edy Purwanto akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.
Edy Purwanto bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono dan tersangka lainnya.
“Pemeriksaan bertempat di Kantor Sat Reskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (2/12/2021).
Selain Edy Purwanto, tim penyidik KPK juga akan memeriksa Tatag Rochyadi (PNS), Heron Kristanto (mantan PNS), Nursidi Budiono (swasta/Staf Administrasi PT Bumiredjo dan Direktur CV Karya Bhakti), Waluyo Edi Sujarwo (swasta/Direktur CV. Tuk Sewu), dan Zainal Arifin (Direktur PT Anugrah Setiya Buana).
Dalam kasus ini, KPK menyatakan pihaknya membuka kemungkinan menjerat Budhi Sarwono dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penjeratan degan pasal pencucian uang dimungkinkan jika ditemukan adanya penyamaran aset hasil korupsi oleh Budhi.
“Penerapan pasal lain (TPPU) dimungkinkan sepanjang ada kecukupan bukti,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (23/9/2021).
Dalam laman LHKPN milik Budhi yang diakses melalui elhkpn.kpk.go.id, Budhi hanya memiliki dua bidang tanah dan bangunan tanpa alat transportasi. Padahal, Budhi pernah memamerkan Mobil Jeep Rubicon. Meski dia menyebut mobil itu bukan miliknya.
Ali memastikan tim penyidik akan menelusuri aset-aset yang dimiliki Budhi dengan meminta keterangan pihak terkait.
“Tentu akan kami telusuri dan dalami lebih lanjut hubungannya dengan tersangka. Termasuk tentu soal harta kekayaan yang dimiliki tersangka,” kata Ali.
Diketahui, Budhi tercatat hanya memiliki harta sebesar Rp 23,8 miliar. Jumlah tersebut dilihat dari laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan Budhi pada 25 Januari 2021.
Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri menyatakan pihaknya akan menelusuri kebenaran harta asli yang dimiliki Budhi dengan yang dilaporkannya kepada KPK. Sebab, diduga Budhi tidak menyampaikan dengan benar jumlah harta yang dimilikinya.
“Penyidik akan melihat LHKPN pada tersangka maupun dari para pihak yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang ditangani KPK,” ujar Firli dalam keterangannya, Sabtu (4/9).
Firli menegaskan, pemeriksaan LHKPN dengan aset asli tersangka dalam kasus korupsi penting dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk mencari aset-aset yang diduga dimiliki tersangka namun disembunyikan.
“Ini adalah kontrol dirinya sendiri, maupun kontrol masyarakat,” ujar Firli. (sumber-Liputan6.com)
