Ali mengatakan, putusan tersebut menegaskan bahwa proses penanganan perkara oleh KPK telah dilakukan sesuai dengan mekanisme ketentuan hukum yang berlaku
Dalam pertimbangannya, disampaikan Ali, hakim praperadilan menyatakan bahwa KPK dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada KUHAP, UU Tipikor, maupun UU KPK.
Hakim dalam pertimbangannya, lanjut Ali, juga memutuskan bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon (Andi Putra) adalah sah dan berdasar atas hukum.
Sehingga, tindakan termohon (KPK) dalam menerbitkan laporan kejadian tindak pidana korupsi (LKTPK), surat perintah penyidikan, surat perintah penyitaan, dan surat perintah penahanan juga sah menurut hukum.
“Kami akan melanjutkan penyidikan dan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” kata Ali.
Diketahui, Andi Putra mengajukan praperadilan atas langkah KPK yang menangkap dan menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perpanjangan izin HGU perkebunan sawit.
Andi menyatakan penyidikan yang dilakukan KPK tidak berdasar hukum.
Selain Andi Putra, KPK juga menetapkan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso sebagai tersangka.
