Tiga Jenderal Negara Islam Indonesia (NII) Kabupaten Garut meminta maaf kepada Presiden hingga rakyat Indonesia. Pemintaan maaf itu terkait tindakan makar dan penyebaran propaganda bernuansa SARA yang sudah dilakukan ketiganya. Ketiganya merupakan warga Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
“Bapak Presiden Republik Indonesia beserta jajarannya, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Polda Jawa Barat dan Rakyat Indonesia. Kami semua memohon maaf terkait kami telah melakukan permufakatan akan melakukan makar dan menyebarkan informasi SARA melalui media elektronik dan media cetak, gambar pada bendera dan atau penodaan terhadap bendera kebangsaan dan lambang negara Republik Indonesia,” kata JK, salah seorang tersangka, Kamis (3/2).
JK mengatakan bahwa ia bersama dua rekannya menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dilakukan adalah kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan. “Kami menyesali segala perbuatan yang telah kami lakukan sepenuhnya,” ucapnya.
Selain itu, JK juga mengaku berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah menegakkan hukum sehingga menyadarkan ia bersama S dan UJ, terkait kesalahan yang telah mereka lakukan. Ia bahkan sekarang mengaku sebagai warga negara Indonesia yang memiliki satu bendera, merah putih.
“Dan kami selaku umat yang beragama Islam mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah serta Nabi kami adalah Nabi Muhammad, dan salat kami menghadap kiblat ke arah Kakbah,” tutup JK.
Viral di Media Sosial
Sebelumnya, tiga orang mengatasnamakan Jenderal Negara Islam Indonesia (NII) ditangkap anggota Polres Garut dan ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya ditangkap setelah videonya yang membawa bendera dan berpidato terkait NII menyebar di media sosial.
Kapolres Garut AKBP Wirdhanto Hadicaksono mengatakan bahwa ketiga orang jenderal NII yang ditangkap berinisial S, UJ, dan JK. Ketiganya merupakan warga Kecamatan Pasirwangi, Garut.
“Ketiga tersangka ini diduga melakukan pemufakatan makar dan menyebarkan informasi SARA melalui media elektronik dan penodaan terhadap lambang negara Republik Indonesia,” kata Wirdhanto, Kamis (3/2). (sumber-Merdeka.com)
