Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrurrozi meminta pemerintah untuk menempuh jalan musyawarah dalam pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Pria yang akrab disapa Gus Fahrur ini juga meminta pemerintah tidak menggunakan kekerasan pada warga Wadas.
Permintaan itu disampaikan menyusul dugaan penangkapan beberapa warga Wadas oleh aparat kepolisian setempat, Selasa (8/2).
“Kita minta agar pemerintah tidak menggunakan cara kekerasan dan dilakukan mediasi,” ucap Gus Fahrur pada Kompas.com.
Ia menyebut pemerintah bisa memanfaatkan tokoh NU setempat dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan mediasi.
“Mereka mayoritas warga Nahdliyin,” kata dia.
Gus Fahrur menegaskan pemerintah tidak boleh memaksakan kehendak dan merugikan rakyat.
“Harus ada proses dialog dan dibangun kesepakatan sebelum dilakukan pengukuran agar melegakan masyarakat dan menjamin penyelesaian yang saling menguntungkan,” paparnya.
Adapun hari ini 250 petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP memasuki Desa Wadas untuk menemani 70 anggota Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melakukan pengukuran lahan guna pembangunan proyek Bendungan Bener.
Mulanya seorang warga yaitu Mochamad Suud diamankan di Polsek Bener untuk dimintai keterangan. Suud diduga memotret kegiatan kepolisian dan mengunggah gambar ke media sosial dengan narasi provokatif.
Dikutip dari Kompas TV, kuasa hukum warga Desa Wadas Julian Duwi Prasetia mengungkapkan sampai siang tadi sekitar pukul 01.00 WIB, polisi telah mengamankan lagi 2 warga Desa Wadas. Bahkan aparat kepolisian juga melakukan pengepungan pada warga di Majid Desa Wadas.
“Iya, benar. Warga masih Mujahadahan di masjid dan masih dikepung polisi,” sebutnya.
Kabar terbaru, polisi menangkap 23 warga Wadas karena membawa senjata tajam.
