Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan gratifikasi yang menjerat Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari. Salah satu saksi yang diperiksa KPK yakni anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Mohammad Haerul Amri.
“Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 kasus TPPU dan gratifikasi untuk tersangka PTS (Puput Tantriana Sari) dkk,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dilansir dari kompas.com, Kamis (24/3).
Selain Anggota DPR RI, KPK juga akan memeriksa staf bagian protokol dan rumah tangga, Meliana Ditasari dan Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, Ajeng Nur Hanifah. Kemudian wiraswasta, Nurhayati; karyawan swasta, Agus Salim Pangestu dan pegawai negeri sipil, Heri Mulyadi juga bakal diperiksa penyidik KPK.
Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan suami Puput, Hasan Aminuddin yang juga mantan anggota DPR RI fraksi Nasdem sebagai tersangka.
Adapun, Puput Tantriana ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih sedangkan suaminya, Hasan Aminuddin ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1.
Awalnya, KPK menetapkan Puput dan Hasan sebagai tersangka kasus suap terkait seleksi jabatan. Dalam pengembangannya, KPK kembali menetapkan keduanya sebagai tersangka gratifikasi dan TPPU.
Puput dan Hasan Aminuddin dijerat Pasal 12B Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Keduanya juga disangkakan Pasal 3 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.