Ukraina mengumumkan telah menemukan 1.222 mayat di wilayah Kiev yang telah ditinggalkan pasukan Rusia. Pengumuman ini muncul ketika wilayah timur negara itu bersiap untuk diserang militer Moskow secara besar-besaran.
Pengeboman berat telah menghantam Ukraina sepanjang akhir pekan, menambah jumlah korban setelah invasi Rusia selama enam minggu terakhir.
Penembakan merenggut dua nyawa di timur laut Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, pada Minggu pagi. Demikian disampaikan gubernur regional setempat, Oleg Sinegoubov, sehari setelah 10 warga sipil, termasuk seorang anak, tewas dalam pengeboman di tenggara kota itu.
“Tentara Rusia terus mengobarkan perang terhadap warga sipil karena kurangnya kemenangan di garis depan,” kata Sinegoubov di Telegram, seperti dikutip AFP, Senin (11/4).
Di Dnipro, sebuah kota industri besar berpenduduk satu juta jiwa, hujan rudal Rusia hampir menghancurkan bandara setempat, menyebabkan jumlah korban yang tidak pasti. Menurut pihak berwenang setempat, itu sudah terjadi sejak 15 Maret.
Presiden Volodymyr Zelensky sekali lagi mengutuk kekejaman terhadap warga sipil, dan setelah berbicara dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan mereka telah sepakat bahwa semua pelaku kejahatan perang harus diidentifikasi dan dihukum.
Jaksa Agung Ukraina Iryna Venediktova mengatakan negara itu sedang memeriksa dugaan kesalahan 500 pejabat terkemuka Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin, atas ribuan kejahatan perang.
Sedangkan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan berjanji bahwa AS akan bekerja dengan komunitas internasional untuk memastikan ada pertanggungjawaban atas apa yang disebutnya “kekejaman massal”.
Di Vatikan, Paus Fransiskus menyerukan gencatan senjata Paskah untuk membuka jalan bagi perdamaian, mencela perang di mana warga sipil tak berdaya menderita pembantaian keji dan kekejaman yang mengerikan.
Korban tewas juga meningkat di timur Ukraina, di mana serangan rudal pada hari Jumat menewaskan 57 orang di sebuah stasiun kereta api di kota Kramatorsk, menurut penghitungan revisi yang dikeluarkan oleh Pavlo Kyrylenko, gubernur wilayah Donetsk.
