Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah Kejaksaan Agung menyidik perkara terkait ekspor minyak goreng. Di sisi lain, KPK memandang kelangkaan komoditas strategis di dalam negeri seperti minyak goreng di masa depan harus dicegah.
Maka dari itu, Sekretariat Nasional (Setnas) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) meminta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memperbaiki tata kelola crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut ada tiga rekomendasi yang disampaikan KPK ke Airlangga Hartarto. Salah satunya terkait dengan pengintegrasian proses bisnis hulu sampai hilir kelapa sawit melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK).
“Integrasi data pada SNANK mengatur mekanisme ekspor dan impor untuk neraca komoditas strategis dengan mendorong, pertama penguatan implementasi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk produk turunan CPO, yaitu minyak goreng,” katanya dilansir dari kabar24.bisnis.com, Selasa (26/4).
Ali menjelaskan bahwa rekomendasi kedua adalah optimalisasi penerimaan pajak penghasilan dari para pelaku usaha terkait. Terakhir yaitu penguatan implementasi pungutan dana sawit.
“Rekomendasi ini telah disampaikan Setnas Stranas PK kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui surat KPK pada 17 Maret 2022 yang merupakan implementasi salah satu fokus aksi Stranas PK, yaitu Perbaikan Perizinan dan Tata Niaga,” jelasnya.
Ali menjelaskan bahwa pada 9 Maret Pimpinan KPK telah memaparkan usulan tersebut kepada Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Perindustrian bertempat di kantor Menko Perekonomian.
“KPK berharap rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti demi perbaikan tata niaga komoditas strategis sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 31 tahun 2022 tentang Neraca Komoditas,” ucapnya.
Integrasi data berbasis teknologi informasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan tersebut, tambah Ali, menghubungkan penawaran dan permintaan barang yang diperdagangkan untuk kebutuhan masyarakat dan industri di dalam negeri.
Dengan begitu, basis data dapat mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan produksi dalam negeri. Harapannya, izin ekspor dan impor diterbitkan sesuai kebutuhan dan stabilitas harga serta ketersediaan barang di pasar domestik dapat dijaga.
