Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mulai mengusut dugaan korupsi dana hibah di Kabupaten Siak tahun anggaran 2011-2019. Sjumlah pihak dipanggil jaksa untuk dikonfrontir.
Untuk diketahui dugaan korupsi ini dilaporkan oleh Gerakan Pemuda Mahasiswa Pekanbaru Peduli Keadilan (GPMPPK) ke Kejati Riau, termasuk ke Kejaksaan Agung RI. Mereka menduga ada penyimpangan yang dilakukan dalam pengelolaan dana tersebut.
Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto, mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti laporan tersebut. “Terkait LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI dari GMPKK sudah ditindaklanjuti,” ujar Raharjo mengutip dari Cakaplah, Selasa (21/6/2022).
Raharjo mengatakan, pihaknya sudah menerbitkan surat perintah tugs dengan Nomor No. 17/L4.5/fd.1/06/2022 tanggal 8 Juni 2022. “Saat ini sudah diminta keterangan 4 orang dan sedang mengumpulkan dokumen SPj (Surat Pertanggungjawaban) hibah,” ungkap Raharjo.
GPMPPK dalam dalam aksi unjuk rasa di Kantor Kejati Riau, pada Jumat (27/5/2022) menduga ada keterlibatan Bupati Siak masa itu, Syamsuar, dan orang-orang dekatnya dalam kasus tersebut.
Ketika itu, massa GPMPPK menyertakan temuan BPK RI tentang dana hibah untuk organisasi kepemudaan. GPMPPK juga menyerahkan 3 bundel hasil laporan pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak ke Kejati Riau.
Koordinator Lapangan GPMPPK, Riswan Siahaan, menyebut Kejati Riau selama ini hanya mengungkap kasus bansos. Namun pengusutan dana hibah seolah-olah didiamkan.
“Ada hal-hal yang seakan-akan kabur dan mungkin dikaburkan dalam kasus ini sehingga terkesan sangat sulit pengungkapannya. Kami cukup apresiasi kepada kinerja aparat penegak hukum Kejati Riau dalam melakukan pemeriksaan perkara yang diduga telah merugikan uang negara ini,” tutur Riswan.
