DPRD Provinsi Riau menggelar rapat paripurna dengan beberapa agenda, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Kamis (4/8/2022).
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti, serta diikuti oleh Anggota DPRD Provinsi Riau, yaitu Almainis, Yanti Komalasari, Suyadi, Nurzafri, Ust. Suhaidi, Syahroni Tua, Kasir, Sunaryo, Kelmi Amri, Tumpal Hutabarat, Sukarmis, Mardianto Manan, Sahidin, Sari Antoni, dan Anggota DPRD Provinsi Riau lainnya yang mengikuti rapat ini secara virtual.
Pemerintahan Provinsi Riau dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau lainnya.
Adapun agenda yang dibahas pada rapat paripurna ini, diantaranya penyampaian rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan penyiaran, pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, penyelenggaraan kepemudaan, dan pengelolaan hutan pada wilayah kesatuan pengelolaan hutan.
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh pimpinan sidang, rekomendasi tersebut dapat dilanjutkan kecuali rekomendasi terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan kepemudaan tidak dapat dilanjutkan.
Kemudian rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda penyampaian laporan reses Anggota DPRD Provinsi Riau masa persidangan I bulan Januari – April Tahun 2022.
Laporan hasil reses Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Pekanbaru, Dapil Kabupaten Kampar, Dapil Kabupaten Indragiri Hilir, Dapil Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi, Dapil Kabupaten Rokan Hulu, Dapil Kabupaten Rokan Hilir, Dapil Kabupaten Siak dan Pelalawan, Dapil Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kepulauan Meranti, telah diserahkan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Wakil Gubernur Riau.
Dengan telah diserahkannya laporan hasil reses tersebut, Syafaruddin Poti berharap agar aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat dapat menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Serta agar dapat disalurkan pada APBD Tahun 2023.
Lebih lanjut Karmila Sari mengatakan Provinsi Riau saat ini belum memiliki forum CSR, sehingga dalam waktu dekat DPRD Provinsi Riau melalui komisi terkait akan melakukan koordinasi guna menertipkan CSR yang akan diperoleh.
“Kita berharap ini dilakukan secepatnya. Mengingat di Riau banyak perusahaan-perusahaan, artinya kontribusi dari swasta bisa membantu peningkatan kesejahteraan dan menumbuhkan ekonomi,” ujar Karmila Sari.
Tidak hanya keikutsertaan Dinas Sosial, forum CSR juga akan dinakhodai oleh Bappeda dan dinas-dinas yang terkait dengan CSR. Baik itu UMKM, Koperasi maupun penanganan Covid-19. (ADV)
