Ratusan mahasiswa dari Universitas Riau (Unri) menggelar unjuk rasa (Unras) di kantor DPRD Riau. Kamis (8/9/2022).Sama dengan tuntutan sebelumnya, mahasiswa Unri juga menuntut pemerintah Jokowi mencabut kebijakan menaikkan bahan bakar minyak (BBM).
Berdasarkan pantauan News24xx.com, aksi mahasiswa ini lebih banyak dari sebelumnya. Hal ini terlihat kemacetan yang terjadi dijalan Sudirman Pekanbaru. Antrian kendaraan panjang dari simpang flay over Harapan Raya menuju Bandara macet total.
Mahasiswa datang selain membawa mobil pengeras suara untuk berorasi, juga membawa atribut spanduk, bendera penolakan kenaikan BBM.
Terlihat juga puluhan personil mengamankan aksi Unras di DPRD Riau mulai berpakaian resmi dan preman.
Ada beberapa tuntutan mahasiswa dalam Unras di DPRD Riau, diantaranya pertama mendesak dan menuntut pemerintah pusat untuk mengembalikan harga BBM Bersubsidi(Pertalite nonsubsidi Rp10.000 menjadi Rp7 650, Pertamax nonsubsidi Rp16.800 menjadi Rp12.500, Solar Nonsubsidi Rp7.200 Menjadi Rp5.150) dan menjamin ketersediaan BBM subsidi di daerah khususnya Provinsi Riau.
Kedua, mendesak dan menuntut Pemerintah Pusat untuk menunda pengesahan RKUHP serta menjamin keterbukaan draf RKUHP, keterlibatan masyarakat yang sejati dalam perancangan RKUHP serta segera merevisi kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP (Terdapat pada pasal 218,219, 220, 351, 325 dan pasal 256)
Ketiga, menuntut Pemerintah Pusat untuk mendesak Kemendikbudristek segera mengeluarkan putusan berdasarkan hasil Rekomendasi satgas PPKS UNRI terhadap Dekan FISIP non aktif
Keempat, mendesak dan menuntut Pemerintah Pusat dan Daerah untuk segera menstabilkan harga bahan pokok serta menjamin ketersediaan bahan pokok di Indonesia khususnya provinsi Riau
Kelima, mendesak dan menuntut Pemerintah Pusat dan Daerah untuk segera menyelesaikan Konflik Agraria di seluruh Indonesia serta menyediakan sistem mutakhir terkait data agraria
Keenam, mendesak dan menuntut pemerintah pusat agar dapat mengkaji kembali PERMENTAN No. 10 tahun 2022 yang mengatur tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sektor pertanian terkhusus pasal yang mengenai komoditi yang mendapatkan pupuk subsidi serta memastikan keterbukaan informasi pertanian
Ketujuh, menuntut dan mendesak pemerintah pusat dan daerah Untuk meningkatkan aksesibilitas energi, memajukan pembiayaan energi dan meningkatkan penggunaan teknologi bersih
Hingga berita ini diturunkan, Unras mahasiswa UNRI di DPRD masih berlangsung. Pimpinan dan anggota DPRD Riau juga belum tampak hadir menemui mahasiswa.
