Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta adanya tambahan anggaran belanja sebesar Rp 19,4 triliun, kepada Badan Anggaran DPR untuk pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023.
Sri Mulyani menjelaskan APBN sebagai instrumen memiliki keterbatasan, oleh karena itu asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2023 dan nota keuangan mengalami perubahan yang telah diperhitungkan secara hati-hati.
“Kesepakatan Panja A untuk menambah beberapa pos anggaran 2023. Seperti tadi sudah disampaikan pendapatan negara akan meningkat Rp 19,4 triliun dibandingkan usulan awal pemerintah di RAPBN 2023,” jelas Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Senin (14/9/2022).
Sri Mulyani bilang, pemanfaatan tambahan belanja negara sebesar Rp 19,4 triliun diperuntukan untuk subsidi energi Rp 1,3 triliun, cadangan pendidikan Rp 3,9 triliun, dan tambahan belanja non pendidikan Rp 11,2 triliun, dan transfer ke daerah ada penambahan Rp 3 triliun.
“Tambahan belanja non pendidikan Rp 11,2 triliun ini untuk beberapa kementerian dan lembaga,” jelas Sri Mulyani.
Dengan demikian, anggaran subsidi energi menjadi Rp 212 triliun, cadangan anggaran pendidikan Rp 63,5 triliun, dan tambahan belanja non pendidikan Rp 11,2 triliun, serta transfer ke daerah menjadi Rp 814,7 triliun.
Dengan demikian, secara keseluruhan belanja negara untuk pelaksanaan APBN 2023 akan menjadi Rp 3.061,2 triliun dari usulan sebelumnya Rp 3.041,7 triliun.
Defisit anggaran APBN 2023 tetap dipatok sebesar Rp 598,2 triliun atau setara 2,84% atau turun tipis dari persentase defisit APBN sebelumnya yang mencapai 2,85% dari PDB.
“GDP nominal yang naik dari Rp 20.988,6 triliun menjadi Rp 21.037,9 triliun untuk tahun 2023,” jelas Sri Mulyani.
Selanjutnya usulan penambahan tambahan belanja Rp 19,4 triliun di tahun depan ini, kata Sri Mulyani akan dibahas lebih lanjut antara pemerintah dan DPR melalui Panitia Kerja B. “Tambahan belanja ini akan dibahas di panja B,” ujarnya lagi.
Sumber : CNBC Indonesia
