Berbagai tokoh Papua meminta Lukas Enembe proaktif dan mengikuti hukum. Tokoh agama di Papua, Pdt Alberth Joku menyoroti soal perkembangan dugaan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Dalam kasus ini, KPK sudah melayangkan surat panggilan kedua sejak pekan lalu, namun Lukas Enembe belum juga datang dengan alasan sakit.
Mengenai hal ini, Alberth meminta Lukas proaktif bekerja sama dengan pihak penegak hukum untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi. Sebab menurutnya, hukum menjadi satu-satunya jalan bagi Lukas Enembe untuk menempatkan diri dalam posisi benar atau salah.
“Tidak ada salahnya Bapak Gubernur maju dengan berani, nyatakan kebenaran dan kejujuran, atas nama Tuhan. Hukum menjadi jalan pembuktian bahwa tuduhan yang sudah diketahui publik adalah tidak benar. Kalaupun benar, maka konsekuensinya juga harus dijalankan sebagai sikap bijak menjalankan tanggung jawab. Membuktikan diri di ruang pengadilan adalah pembuktian dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan,” papar Alberth dalam keterangan tertulis, Selasa (27/9/2022).
Alberth pun menjelaskan setiap pejabat negara, apapun agamanya sudah melakukan sumpah jabatan pada saat dilantik. Oleh sebab itu, dalam menjalankan pekerjaan dan melayani sesama, mereka diajarkan untuk takut pada Tuhan.
“Siapa pun kita, dari agama manapun, termasuk Gubernur Lukas Enembe, kita diajarkan untuk takut pada Tuhan dalam menjalankan tanggung jawab dalam melayani masyarakat umum. Nah, apa yang terjadi pada Gubernur Papua saat ini, juga bupati dan wali kota di Papua dan di seluruh Indonesia, harusnya mau bertanggung jawab akan apa yang telah ia perbuat, memenuhi panggilan KPK, mengikuti koridor hukum yang berlaku dan sebagai seorang pejabat publik harus bersikap proaktif dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan,” katanya.
Sementara itu, tokoh Pemuda Papua Steve Mara menilai kasus ini menjadi momentum untuk mengaudit dana Otonomi Khusus Papua sehingga lebih transparan. Pihaknya mendukung KPK untuk mengungkap dugaan pidana menerima suap Lukas Enembe.
Sebab, sejak 2001-2022, Pemerintah Pusat sudah cukup banyak memberikan anggaran untuk membangun Papua menjadi lebih baik. Namun kenyataannya, Papua hingga saat ini masih berada di level bawah dengan angka kemiskinan yang tinggi.
“Jadi, jangan sampai masyarakat tidak sejahtera karena kesalahan para pejabat Papua sendiri. Karena itu kami mendorong KPK bekerja secara profesional dan transparan kepada publik sehingga masyarakat Papua mengerti mengapa selama ini tidak sejahtera. Kami juga minta kuasa hukum Lukas Enembe harus bekerja secara profesional dan tidak melakukan politisasi, tidak perlu membawa nama lain dalam kasus ini karena kasus ini termasuk kasus hukum yaitu gratifikasi,” kata Steve.
Senada dengan Steve, tokoh masyarakat Papua Lambert Pekikir juga menghimbau Lukas Enembe untuk patuh terhadap hukum. Menurutnya, masyarakat Papua harus mendukung sikap tegas pemerintah terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapapun, termasuk para pejabat.
“Jika merasa tidak bersalah dan kondisi kesehatan sudah memungkinkan, saya minta Lukas Enembe untuk menyerahkan diri untuk diperiksa oleh pihak berwajib. Dan nanti apabila tuduhan tidak terbukti, nama baik Lukas Enembe harus dipulihkan oleh pemerintah,” ujar Mantan Panglima OPM tersebut.
“Tindakan tegas terhadap Lukas Enembe tidak akan berdampak terhadap Papua secara keseluruhan. Saat ini hanya lingkungan keluarga Lukas Enembe saja yang membela Lukas. Sedangkan masyarakat lainnya sedang menunggu, apakah Pemerintah bisa bertindak tegas terhadap Lukas Enembe, dan bagaimana Lukas Enembe dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah,” pungkasnya. (sumber-Detik.com)
