NEWS24XX.COM – Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai pembentukan hukum dalam tiga tahun terakhir rezim Joko Widodo atau Jokowi didominasi oleh kepentingan oligarki. Dominasi ini, kata dia, terjadi di hampir semua regulasi yang telah dikeluarkan.
“Yang jelas proses pembuatan undang-undang dalam tiga tahun terakhir ini lebih mengutamakan oligarki,” kata Bivitri dalam forum Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nasional (BEM SI) bertajuk Kemajuan Terbalik Indonesia, Kamis, November. 3, 2022.
Sementara itu, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyoroti memburuknya perekonomian Indonesia dalam tiga tahun terakhir.
Selain COVID-19, kata dia, kondisi ekonomi yang buruk juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.
“Misalnya kebijakan kenaikan harga BBM yang pasti akan memicu inflasi dan kolapsnya beberapa perusahaan sehingga PHK mau tidak mau akan terjadi dan jumlah pengangguran akan terus bertambah,” kata Nailul.
Pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menilai maraknya kasus korupsi, menurunnya kualitas demokrasi, dan lahirnya regulasi yang dikuasai oligarki dapat memicu gerakan protes publik.
Dia memperkirakan, jika aksi unjuk rasa ini dipandang mengancam kekuasaan pemerintah, maka tindakan otoriter tidak bisa dihindari.
“Tren praktik demokrasi yang memburuk di masa pandemi COVID-19 masih melekat, saat itu pemerintah angkuh mengabaikan masukan publik, misalnya mengabaikan penolakan masyarakat terhadap undang-undang penciptaan lapangan kerja,” kata Ubedilah.
***
