Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait dengan rusuh unjuk rasa yang terjadi pada Senin (11/9/2023). Ia menyebut peristiwa itu sebagai imbas dari komunikasi yang kurang baik.
Melansir CNN Indonesia, ia ingin ada diskusi sebelum pengalihan lahan. Jokowi memerintahkan anak buahnya untuk mendekati warga dan memberi solusi.
“Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan,” kata Jokowi di Pasar Kranggot, Cilegon, Selasa (12/9).
Dia berkata sebenarnya sudah ada kesepakatan untuk ganti rugi. Warga akan diberikan ganti lahan seluas 500 meter dengan bangunan tipe 45.
Meski demikian, kebijakan itu tak tersampaikan dengan baik. Jokowi mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk membereskannya.
“Menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu,” ujarnya.
Sebelumnya, warga bentrok dengan aparat keamanan gara-gara proyek strategis nasional (PSN) kawasan Pulau Rempang, Batam. Kejadian itu terungkap setelah viral video anak-anak sekolah dilarikan ke fasilitas kesehatan karena tembakan gas air mata dari polisi.
Tokoh masyarakat Rempang Khazaini KS menyebut tak ada ganti rugi dari Badan Pengusahaan (BP) Batam. Dia menyebut warga di 16 kampung menolak relokasi. Mereka telah tinggal di sana sejak 1834.
“Kapolri, jangan menerima informasi satu pihak dari BP Batam. Tidak benar kalau ada sosialisasi dan pemberian ganti rugi,” ungkap Khazaini kepada CNNIndonesia.com, Jumat (8/9).
