Situs Pemerintah Diretas Judi Online, membuat sejumlah anggota Komisi I DPR RI mengkritik kinerja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkaitan dengan kejadian situs-situs pemerintah yang diretas dengan disusupi judi online. Kinerja BSSN selama 2 tahun belakangan ini pun mendapat sorotan.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha menyebut tugas utama BSSN yakni berkaitan dengan ‘perang siber’ yang terjadi di dunia maya. Tamliha mengatakan BSSN lah yang seharusnya mencegah terjadinya peretasan terhadap situs-situs pemerintahan.
“BSSN sebenarnya memiliki tugas utama untuk menghadapi ‘perang siber’ yamg diharapkan mampu mencegah terjadinya peretasan terhadap situs-situs milik pemerintah,” kata Tamliha saat dihubungi, Kamis (26/8/2021).
Tamliha menyebut BSSN sebagai lembaga negara persatuan dari Kemenkominfo dan Lembaga Sandi Negara seharusnya bisa mengatasi terkait peretasan yang terjadi pada situs-situ pemerintahan. Namun Tamliha menyayangkan BSSN justru tidak mampu menunjukan kemampuannya berkaitan dengan itu.
“Lembaga negara ini sebelumnya adalah merger dari salah satu direktorat Kemenkominfo dan Lembaga Sandi Negara. Namun disayangkan BSSN yg berusia sekitar 2 tahun ini belum menunjukkan ‘geregetnya’,” ucap Tamliha.
Tamliha pun menyarankan agar jabatan pimpinan di BSSN sebaiknya diisi oleh orang yang profesional di bidang siber sehingga tidak terjadi kecolongan. “Sebaiknya Kepala BSSN dan wakilnya diganti saja kepada orang yang profesional dan ngerti tentang ‘dunia siber'” imbuhnya.
Senada dengan Tamliha, anggota Komisi I Fraksi PDIP, TB Hasanuddin juga menyalahkan BSSN berkaitan dengan insiden peretasan yang terjadi pada situs-situs pemerintahan. Hasanuddin menyebut sampai saat ini BSSN memang belum mampu memberikan proteksi kepada situs-situs pemerintahan.
“Sampai saat ini badan siber kita ini atau BSSN itu belum mampu memprotek seluruh lembaga pemerintah secara optimal, begitu,” ujarnya.
Hasanuddin menyebut akhirnya BSSN pun menyerahkan perlindungan situs kepada masing-masing lembaga pemerintah. Namun di sisi lain, dia menyayangkan lantaran lembaga pemerintah sendiri sebetulnya memiliki keterbatasan dalam hal teknologi siber dan SDM di dunia siber hingga akhirnya sering terjadi kebocoran.
“Sehingga untuk memberikan proteksi kepada jajaran atau lembaga lembaga pemerintah lainnya karena BSSN itu belum memberikan proteksi penuh, maka dilakukan oleh lembaga lembaga tersebut secara mandiri gitu,” tuturnya.
“Tapi diprediksi juga di lembaga lembaga itu juga belum bisa optimal, mengapa karena saya berdiskusi dengan BSSN, ada 2 hal, satu perlengkapan, kemudian kedua SDM yang belum memadai, gitu, sehingga ya sering banyak kebocoran gitu,” lanjutnya.
Hasanuddin pun memahami kondisi BSSN yang memang hingga saat ini tidak memiliki dana berkaitan dengan perlindungan siber. Menurutnya keterbatasan anggaran dari pemerintah ini juga menjadi kendala bagi BSSN untuk melakukan perlindungan.
“Nah programnya kita dalam hal ini BSSN sudah membuat program untuk tahun anggaran 2022 itu sekitar Rp 3,5 T, itu cukup signifikan, tetapi karena anggaran terbatas, diprediksi hanya sekitar 550 miliar saja. Ya begitu, ini lah situasi yang memang dialami saat ini. Karena alat alat dengan teknologi tinggi itu diakui cukup mahal, kira kira,” sebutnya.
Situs Pemerintah Diretas Judi Online
Untuk diketahui, situs-situs pemerintah diretas dengan disusupi judi online bikin heboh. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, sepanjang 2021, sebanyak 291 situs web telah diretas dengan konten judi online.
Data itu dilaporkan dalam temuan BSSN berjudul ‘Peretasan Situs di Indonesia untuk Dijadikan Situs Judi Online’. Laporan itu diberikan oleh juru bicara BSSN, Anton Setyawan, Kamis (26/8/2021).
“BSSN memonitor banyaknya kasus peretasan domain Indonesia yang dijadikan situs judi online. Tercatat ada 291 domain yang telah diretas,” demikian isi laporan itu.
BSSN menemukan bahwa hacker atau peretas tidak mengganti halaman utama situs web. Akan tetapi peretas menambah halaman baru pada domain situs.
“Peretas bukan mengganti halaman utama situs web, tetapi menambah halaman baru pada directory domain situs yang dijadikan sebagai halaman judi online,” jelasnya. (sumber -detik.com)
