Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti meminta agar Pemerintah Provinsi Riau serius dalam program hibah Rumah Layak Huni (RLH). Hal ini diminta lantara tiga kabupaten yakni Indragiri Hulu, Siak, Kuantan Singingi diketahui menolak RLH tersebut
“Sebaiknya dari provinsi ada pendampingan yang baik, agar ini terlaksana. Karena ini masyarakat sudah tahu dia akan dapat bantuan itu. Kalau sampai itu (pembatalan) terjadi, alangkah kecewanya masyarakat,” ujar Poti di DPRD Riau. Rabu, 22 September 2021.
Poti mengingatkan RLH ini merupakan bagian dari visi-misi Gubernur Riau, Syamsuar kepada masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah sehingga perlu dikawal dengan serius.
“ini kan proyek hibah ke masyarakat miskin, kita berharap lah bisa terlaksana dengan baik. Kalau kabupaten menolak, perlu provinsi memanggil. Permasalahan apa yang terjadi?” Ungkap Poti.
Terkait dengan waktu pelaksanaan yang tinggal tiga bulan menjelang akhir tahun anggaran 2021, Poti cukup optimis mengingat proyek akan dilaksanakan dengan model swadaya.
“Dia proyeknya bukan ke kontraktor, ke kelompok masyarakat dengan model padat karya. Anggaplah di mulai bulan Oktober, November dan Desember bisa diselesaikan proyeknya. Tentu harus ada kajian,” tambah legislator PDIP ini.
Poti mengingatkan kondisi ekonomi masyarakat banyak yang babak belur di masa pandemi ini, ia berharap adanya RLH ini dapat meringankan beban masyarakat.
“Kita harap ini jangan jadi kekecewaan masyarakat, mereka sudah pernah melihat yabg lain mendapatkan itu. Ketika ditiadakan tentu kecewa. Jangan kita kecewakan wong cilik,” tutup Poti.
