Menko Polhukam, Mahfud MD mencium hal yang mencurigakan terkait pengadaan satelit yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan atau Kemenhan. Hal ini diungkapkan oleh pengamat politik, Rocky Gerung
Pengadaan satelit tersebut dilakukan pada saat Ryamizard menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Saat ini, pengadaan satelit dari Kemenhan sedang dalam proses untuk diselidiki karena diduga merupakan praktik dari pencurian uang rakyat.
Kecurigaan Mahfud MD bertambah dengan ditemukannya kontrak tertulis mengenai pengadaan satelit tersebut.
Pasalnya, perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan diberikan pada tanggal 4 Desember 2015, tetapi kontrak pengadaan satelit tersebut tertulis tanggal 1 Desember 2015.
Hal tersebut menunjukkan sebelum adanya perintah dari Jokowi, sudah ada pembelian yang dilakukan untuk pengadaan satelit Kemenhan.
“Nah mungkin itu persoalan Mahfud MD yang menganggap bahwa ada yang diselimuti. Apalagi ada indikasi bahwa Menhan pada waktu itu adalah proxy PDIP,” kata Rocky Gerung dikutip dari YouTube miliknya.
Terkait pengadaan satelit tersebut, Ryamizard berujar jika hal tersebut merupakan perintah Jokowi.
Mahfud MD mengakui hal tersebut, tetapi yang membuatnya curiga yaitu tanggal ditandatanganinya kontrak lebih awal dibaningkan perintah yang diberikan Jokowi.
Selain itu, kecurigaan jika PDIP melakukan kecurangan terhadap uang rakyat itu bertambah dengan kubu partai tersebut yang paling cepat bereaksi mengenai permasalahan dalam pengadaan satelit.
“Hal-hal seperti ini yang menunjukkan bahwa memang ini wilayah pertahanan adalah wilayah yang abu-abu. Sesekali kelihatan terang benderang kalau ada kasus semacam ini,” ujar Rocky Gerung.