Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuka data terkait 198 pondok pesantren yang disebut lembaga tersebut berafiliasi dengan organisasi teroris.
“BNPT harus membuka data kepada publik nama-nama 198 pondok pesantren yang dinilai berafiliasi dengan gerakan terorisme,” ujar Baidowi dilansir dari radarbogor.id, Senin (31/1).
Baidowi juga meminta BNPT untuk mengedepankan transparansi ketika sudah membawa nama pondok pesantren tergabung ke dalam organisasi terorisme tersebut. Pasalnya ini bisa menganggu keberlangsungan pendidikan di pondok pesantren.
“Transparansi data tersebut penting untuk menghindari kecurigaan antar sesama pesantren yang dapat mengganggu keberlangsungan pendidikan di lembaga tersebut,” katanya.
Baidowi menuturkan, ketidakterbukaan data dari BNPT bisa berpotensi melahirkan justifikasi publik bahwa pesantren menjadi bibit terorisme di Indonesia.
“Padahal, faktanya mayoritas pesantren mengajarkan Islam Rahmatan lil’alamin bukan mengajarkan terorisme,” ungkapnya.
Selain itu, pembukaan data kepada publik juga menghindari fitnah di masyarakat terhadap pondok pesantren di Indonesia.
“Padahal pesantren sudah ratusan tahun mengabdi kepada masyraakat dalam rangka peningkatan kecerdasan umat, jauh sebelum Indonesia merdeka,” tuturnya.
Diketahui, BNPT mencatat sedikitnya 198 pondok pesantren terafiliasi dengan sejumlah organisasi teroris, baik dalam dan luar negeri termasuk ISIS. Hal itu disampaikan Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar dalam rapat dengan Komisi III DPR, Selasa (25/1). Namun, Boy tak mengungkap lebih lanjut terkait identitas atau nama pesantren yang dimaksud.
BNPT mencatat, dari total 198 pesantren tersebut, 11 di antaranya terafiliasi dengan jaringan organisasi teroris Jamaah Ansharut Khilafah (JAK), 68 pesantren terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah (JI), dan 119 terafiliasi dengan Ansharut Daulah atau simpatisan ISIS.
