Pada evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Sebanyak 27 Polres, Polresta, Polrestabe dan Polres Metro meraih nilai A atau Pelayanan Prima.
Dari 27 predikat prima tersebut, untuk wilayah pulau Sumatra hanya terdapat tiga Polres, yakni Pekanbaru, Pelembang dan Barelang. Sementara untuk daerah lain, termasuk untuk Provinsi Sumbar, dari 19 Polres tak satupun yang menyabet predikat pelayanan prima tersebut.
Diketahui, Indeks pelayanan publik lingkup kepolisian di tahun 2021 termasuk dalam kategori B (Baik) sebesar 3,67. Indeks ini merupakan rata-rata dari nilai pelayanan SIM sebesar 3,78 dan layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebesar 3,62.
Secara umum indeks pelayanan publik lingkup Kepolisian itu belum mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun 2020. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan penambahan lokus evaluasi sebanyak 101 polres. Pada evaluasi tahun 2021, sebanyak 310 satuan wilayah polisi setingkat polres di 34 provinsi menjadi lokus evaluasi.
Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin yang hadir secara virtual menyampaikan, berdasarkan hasil evaluasi pelayanan publik itu, pihak kepolisian terus melakukan transformasi, dimana harapannya bukan sekadar inisiasi program melainkan wujud transformasi secara menyeluruh.
“Transformasi Polri harus mampu menyentuh seluruh aspek. Masyarakat Indonesia tentu mendambakan kesatuan Polri yang semakin profesional dan merakyat yang terbantu dari pelayanan publik,” ungkap K.H Ma’ruf Amin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (10/3/2022).
Orang nomor dua di Indonesia itu menyampaikan catatannya untuk perbaikan layanan Korps Tri Brata. Polri sebagai pengayom masyarakat diminta terus meningkatkan SDM Polri agar semakin profesional dan berkarakter.
Masyarakat sebagai sahabat Polri berhak mendapatkan kemudahan pelayanan. Pelayanan berbasis teknologi digital dapat terus dikembangkan untuk mendukung penegakan hukum yang tegas, adil, dan humanis sebagai bagian dari pelayanan publik. “Kembangkan dan terus evaluasi pelayanan publik seperti SKCK online, SIM Nasional Presisi (SINAR), samsat digital nasional dan lain sebagainya,” tegas K.H. Ma’ruf Amin.
Wapres mendorong Polri untuk berpartisipasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan di mal pelayanan publik (MPP). “MPP adalah wujud pelayanan publik yang terintegrasi pada satu tempat sehingga akses layanan masyarakat dapat lebih mudah, cepat, dan murah,” ujarnya.
Polri juga diminta untuk memprediksi dinamika masyarakat dengan segala dampaknya. “Pahami bahwa pengawasan publik saat ini semakin benderang dan tanpa batas karena mata kamera dan telinga masyarakat selalu hidup memperhatikan gerak langkah kepolisian dan dapat dengan mudah menjadi viral,” tegasnya.
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengapresiasi Polri atas perubahan yang dilakukan. Ia mendorong para Kapolres untuk mengingatkan jajarannya memahami area rawan korupsi dan mengorganisir masyarakat di lingkungannya dengan baik.
“Kalau Kapolres membina dengan baik, transformasi Kepolisian dengan Presisi akan mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa memberikan rekomendasi perbaikan untuk layanan SIM dan SKCK. Polri perlu memutakhirkan kebijakan yang dimiliki agar selalu dinamis. Perumusan kebijakan itu harus mengikutsertakan masyarakat.
Kepolisian diharapkan melakukan pembaharuan dan peningkatan kompetensi anggota melalui berbagai keterampilan baru yang mengarah kepada budaya pelayanan prima. Selanjutnya, pembangunan berkelanjutan diarahkan pada penguatan infrastruktur inklusif dan transformasi digital.
Diah juga berpesan untuk menindaklanjuti segala pengaduan yang masuk dari berbagai kanal aduan, termasuk melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Kepolisian didorong untuk memberikan layanan konsultasi yang ramah dan solutif.
Terakhir, Diah berharap instansi yang kini dipimpin oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini agar selalu melakukan inovasi. “Pengembangan inovasi secara berkelanjutan sebagai kunci pelayanan publik yang adaptif,” tutup Diah.
Hasil Pelayanan Publik Lingkup Polri Tahun 2021:
– Nilai A sebanyak 27 polres/ta/bes/metro
– Nilai A- sebanyak 78 polres/ta/bes/metro
– Nilai B sebanyak 116 polres/ta/bes/metro
– Nilai B- sebanyak 47 polres/ta/bes/metro
– NIlai C sebanyak 18 polres/ta/bes/metro
– Nilai C- kebawah sebanyak 23 polres/ ta/bes/metro
*1 Polres not available dikarenakan tidak dapat dilakukan kalkulasi
Daftar Polres Berpredikat Nilai A atau Pelayanan Prima:
1. Polrestabes Bandung
2. Polrestabes Palembang
3. Polrestabes Semarang
4. Polrestabes Surabaya
5. Polresta Barelang
6. Polresta Banyuwangi
7. Polresta Banjarmasin
8. Polresta Bogor Kota
9. Polresta Pekanbaru
10. Polresta Malang Kota
11. Polresta Sidoarjo
12. Polresta Samarinda
13. Polres Banggai
14. Polres Banjarbaru
15. Polres Cilacap
16. Polresta Cirebon
17. Polres Gianyar
18. Polres Gresik
19. Polres Hulu Sungai Selatan
20. Polres Kendal
21. Polres Kendari
22. Polres Kulonprogo
23. Polres Lamongan
24. Polres Malang
25. Polres Sleman
26. Polres Tuban
27. Polres Tapin (sumber-Padangkita.com)
