Kepolisian Daerah (Polda) Riau hingga kini belum menetapkan tersangka dugaan korupsi korupsi di Bank Jawa Barat-Banten (BJB) Cabang Pekanbaru senilai miliaran rupiah. Padahal dalam penyidikan tersebut telah berjalan akhir tahun lalu dan telah mengantongi keterangan saksi, ahli serta hasil audit perhitungan kerugian negara.
Perkara korupsi yang diusut itu terkait pemberian kredit modal kerja konstruksi (KMKK) oleh bank berplat merah tersebut kepada debitur grup perusahaan. Yang mana, menggunakan surat kontrak palsu atau surat perintah kerja (SPK) tidak sah atau fiktif atas kegiatan pekerjaan di DPRD Provinsi Riau dan Disdik Kuansing pada 18 Februari 2015-18 Februari 2016.
Penanganan perkara ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/498/XII/2021/SPKT/RIAU tanggal 9 Desember 2021. Atas laporan itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau melakukan serangkain proses penyelidikan.
Hingga akhirnya, perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan. Ini ditandai dengan dikirimnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan pada Desember 2021 kemarin.
Belum adanya penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di bank berplat merah tersebut diakui Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, Selasa (5/4). “Masih berproses,” sebut Sunarto melansir dari Haluanriau.
Diakui Sunarto, penyidik telah melakukan gelar perkara. Dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka yang jumlahnya diyakini lebih dari satu orang. “Tinggal penetapan tersangka. Sudah digelar oleh penyidik,” pungkas mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara.
Diketahui, kasus ini berawal saat CV PGR dan CV PB mengajukan permohonan pada 18 Februari 2015 dan 23 Februari 2015 untuk mendapatkan faslitas Kredit Modal Kerja Kontruksi di BJB Cabang Pekanbaru. Untuk melalukan pencairan kredit, kedua perusahaan tersebut diduga menggunakan SPK tidak sah atau fiktif. Sehingga, mengakibatkan kerugian keuangan BJB Cabang Pekanbaru.
Dalam penanganan perkara ini penyidik sudah memeriksa 25 saksi. Tiga di antaranya merupakan saksi ahli keuangan negara, auditor keuangan negara, ahli pidana korupsi. Sementara hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau ditemukan kerugian negara sekitar Rp7,2 miliarz
Sebelumnya, Polda Riau telah menetapkan Tarry Dwi Cahya dan Indra Osmer Gunawan Hutahuruk tersangka, 28 April 2020 lalu. Teller dan Manager Bisnis berdua bertanggung jawab atas pembobolan rekening nasabah bank berplat merah tersebut senilai miliaran rupiah.
Kronologis perbuatan kedua tersangka. Yaitu, berawal pada Januari 2018, pelapor Arif Budiman yang merupakan nasabah bank tersebut, mengetahui bahwa telah terjadi transaksi pencairan cek dari beberapa rekening giro perusahaan miliknya yang dilakukan tanpa seizin dan persetujuan dirinya. Nasabah ini, mengalami kerugian sebesar Rp3.200.800.000.
Dari keterangan saksi, bukti dokumen serta hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor), penyidik menemukan fakta terjadinya perbuatan melawan hukum dalam proses transaksi 9 lembar cek yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah.
Adapun modus operandi yang digunakan tersangka Tarry selaku Teller menuliskan dan menirukan tanda tangan nasabah pada cek atas perintah tersangka Indra Osmer untuk selanjutnya melakukan transaksi penarikan dari rekening giro tanpa melakukan verifikasi yang menjadi syarat formil kelengkapan cek. Uang pencairan tersebut kemudian diberikan kepada yang tidak berhak, yakni Indra.
