Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi ramainya perbincangan publik mengenai dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2020 senilai Rp 2,85 triliun.
Dugaan korupsi bansos ini diungkap akun Twitter @kurawa pada 9 Januari 2023 siang.
Melansir megapolitan.kompas.com, Heru Budi mengaku tidak mengetahui dugaan korupsi bansos tersebut.
“Iya, saya enggak tahu. Itu kan (program bansos tahun 2020) lama,” kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/1).
Heru menegaskan, jajarannya kini telah merekonsiliasi data penerima bansos di Ibu Kota. Proses rekonsiliasi itu, menurut dia, telah berlangsung selama 3-4 kali. Ia kembali menyebut bahwa dia tak mengetahui soal program bansos Pemprov DKI tahun 2020.
“Dari saya di sini sudah 3-4 kali membahas mengenai data, rekonsiliasi data (penerima bansos). Kalau yang lalu-lalu, kan saya enggak paham,” imbuh dia.
Sementara itu, akun Twitter @kurawa membeberkan kronologi dugaan korupsi program bansos Pemprov DKI melalui sebuah utas atau thread. Menurut dia, Pemprov DKI kala itu hendak menanggulangi pandemi Covid-19 dengan manyalurkan bansos senilai Rp 3,65 triliun dalam bentuk sembako.
“3. Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp 3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp 2,85 triliun, mengapa?” tulis akun @kurawa, dikutip Rabu.
Akun tersebut mengeklaim tak mengetahui mengapa penyaluran bansos terbesar melalui Perumda Pasar Jaya, salah satu BUMD DKI Jakarta.
Usai mengetahui bahwa gudang penyimpanan beras bansos Perumda Pasar Jaya, @kurawa mengaku mendatangi tempat penyimpanan itu yang berlokasi di Pulogadung, Jakarta Timur. Ia tak menjelaskan secara rinci kapan mendatangi lokasi tersebut.
Namun, akun @kurawa mengatakan ada 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu. Menurut dia, kondisi beras di sana sudah rusak. Menurut dia, beras itu seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Ibu Kota.
Namun, kata akun @kurawa, hingga kini beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut. Setelah itu, akun @kurawa mengaku menemukan dokumen forensik audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut.
